Pendirian Perseroan Terbatas Menggunakan Domisili Virtual Office

Abstract

Perseroan Terbatas yang didirikan secara Virtual Office juga menimbulkan ketidakpastian pembayaran pajak Perseroan Terbatas tersebut. Pada dasarnya pajak merupakan kewajiban sebuah perusahaan yang harus dibayarkan biasanya berdasarkan pendapatan pertahun dari perusahaan tersebut atau berupa pajak bumi dan bangunan. Ketentuan mengenai pembayaran pajak pada Perseroan Terbatas yang didirikan secara Virtual Office dianggap masih tumpang tindih. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (centent analysis method) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga ditentukan tatacara pendiriannya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara tegas tentang ketentuan virtual office. Ketentuan mengenai virtual office diatur dalam kebijakan daerah.