Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Perusahaan Perikanan

Abstract

Pelaku delik penangkapan ikan secara ilegal yang mampu dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan umumnya adalah pelaku di lapangan seperti Anak Buah Kapal (ABK) dan nakhoda kapal, yang mana hal ini merupakan persoalan yang pada dasarnya difasilitasi oleh UU Perikanan itu sendiri. Sedangkan pihak perusahaan yang berada di belakang mereka dan justru memperoleh keuntungan lebih besar dari kegiatan perikanan yang menyimpang nyaris sama sekali tidak tersentuh. Hal ini terlihat jelas pada minimnya peraturan seputar perusahaan yang terdapat pada UU Perikanan, yang hanya terdapat pada ketentuan Pasal 101 UU Perikanan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana perusahaan dibebankan terhadap pengurusnya.. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normatif research) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistis yang memggunakan data skunder. Prosedur pengumpulan datanya adalah berupa dokumentasi catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah baik secara cara offline maupun online yang kemudian dianalisa melalui metode analisa konten (centent analysis method)  dengan fokus pada permasalahan tentang Bagaimana bentuk tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan perikanan ?, Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan perikanan dalam penangkapan ikan secara ilegal ?.  Dari hasil penelitian diketahui bahwa Bentuk tindak pidana perikanan sudah diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 101 UU Perikanan. Pada realitanya, hampir keseluruhan tindak pidana itu dinaungi oleh pelaku usaha atau yang disebut dengan korporasi, seperti tidak memiliki SIUP, ketidaksesuaian penggunaan jenis alat tangkap, ketidaksesuaian jenis ikan yang ditangkap, dan lain sebagainya. Namun, tindak pidana korporasi sendiri merupakan persoalan yang kompleks, menyangkut pembuktian  kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan sehingga sangat sulit untuk ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Pasal 101 UU Perikanan adalah pasal yang memuat ketentuan pemberatan pidana korporasi. Agar bisa kumulatif, lalu pengurus korporasi itulah yang dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dalam memenuhi pertanggungjawabannya. Tindakan penjatuhan pidana terhadap pengurus ini identik dengan penjatuhan pidana terhadap korporasi. Cara berpikir seperti ini disebut pars pro toto (menghukum satu orang berarti menghukum sekelompok orang), yang tidak lazim diterapkan dalam hukum pidana.