Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Di dalam era perekonomian modern sekarang ini, perkembangan industri keuangan nonbank mengalami kemajuan pesat, yang ditandai dengan munculnya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang disingkat menjadi LPMUBTI atau lazim disebut masyarakat sebagai fintech peer-to-peer lending (fintech lending). Permasalahannya, OJK dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 7, 8, 9 UU OJK tidak sampai mengakomodasi pembatasan besaran bunga pinjaman dan biaya lainnya. Pengaturan mengenai hal tersebut diserahkan kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Akibat ketiadaan pembatasan ini, memberikan peluang bagi LPMUBTI untuk menerapkan bunga pinjaman dan biaya lainnya secara maksimal dan tidak transparan, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar dari perlindungan pengguna khususnya transparansi dan perlakuan adil sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.