Budaya Hukum Masyarakat dalam menghadapi Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19) - Riza, Faisal (Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora, 2021)
Covid-19 hingga saat masih menjadi momok yang menakutkan masyarakat, meski pemerintah sudah mengumumkan new normal atau kehidupan baru sudah dimulai setelah hampir lebih kurang 4 (empat) bulan masyarakat dihimbau untuk tidak berada di luar rumah, menjaga jarak dan menggunakan masker apabila bepergian ke luar rumah.Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif virus Corona atau Covid-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada Tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, jumlah kasus positif Covid-19 semakin bertambah dari hari ke hari. Ada pasien yang meninggal dunia, banyak juga yang dinyatakan negatif dan akhirnya sembuh. Melihat semakin meluasnya Corona virus disease 2019 (Covid-19) yang berdampak pada aspek social, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat, pemerintah kembali mengeluarkan aturan melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 (Covid-19). Menteri kesehatan juga ingin Corona virus disease 2019 (Covid-19) bisa dikendalikan dan ditanggulangi. Maka aturan yang dikeluarkan oleh Kemenkes berupa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona virus disease 2019 (Covid-19). Semua peraturan itu dibuat semata untuk kesejahteraan masyarakat. Ada sebahagian patuh terhadap aturan yang dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Covid-19, tidak sedikit juga yang abai, lalai dan melanggar aturan. Wajar, jika penanggulangan Covid-19 sampai hari ini masih terus dilakukan mengingat prilaku masyarakat yang masih banyak abai terhadap aturan.