Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata - Astuti, Mirsa (Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora, 2021)
Pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam suatu peristiwa sengketa bersenjata merupakan pelanggaran berat. Pelanggaran berat hukum humaniter merupakan bagian dari kejahatn perang termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Disadari, bahwa ketika konflik bersenjata terjadi, maka tidak dapat didiamkan atau dibiarkan untuk berlanjut, tetapi diperlukan upaya ke arah penyelesaian secara damai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji tentang upaya penyelesaian damai atas tindak pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan pada masa konflik bersenjata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelarangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Diharuskan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, yang terdapat dalam Pasal 1 Konvensi mengenai penyelesaian sengketa-sengketa secara damai yang ditandatangani di Den Haag, 18 Oktober 1909. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Aturan ini juga secara tegas memberikan indikasi bahwa para pihak yang bersengketa juga menaati aturan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang mengatur perlindungan terhadap, kombatan dan penduduk sipil dari akibat pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan pada masa konflik bersenjata. Mekanisme untuk menyelesaikan sengketa secara damai dapat dilakukan melalui mediasi, penyelesaian sengketa di bawah perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, arbitrasi dan peradilan