Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata)

Arminsyah Putra

Abstract


Ditinjau dari logika, Manusia berkeinginan supaya amal perbuatan di dunia ini dapat diterima oleh Allah SWT, oleh karena itu selain melakukan Amal Jariyah semasa dia sehat, maka mereka juga ingin menambahkan setelah dia meninggal dunia, di antaranya dengan melaksanakan wasiat. Untuk dapat melaksanakannya sudah barang tentu harus memenuhi unsur-unsur dalam melaksanakan wasiat. Di Indonesia terdapat dua sistem Hukum yang berbeda dan cara pelaksanaanya sudah pasti berbeda. Wasiat dalam tanpa Akta Notaris dalam Pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikut sertakan Notaris dan bisa dilakukan dengan cara Lisan, sedangkan dalam KUH Perdata ada kewajiban mengikut seertakan Notaris dan bentuknya berupa tulisan. Hasil dari penelitian ini adalah wasiat dalam KHI dan KUH Perdata sama-sama membutuhkan sebuah bukti yang esensial yaitu adanya sebuah akta yang otentik. Keduanya membutuhkan akta dihdapan Notaris, dan wasiat itu berlaku jika disaksikan oleh dua orang saksi. Akan tetapi dalam KHI membolehkan waiat dilakukan dengan secara Lisan dihadapan dua orang saksi saja juga sudah cukup. Dan dalam KUH Perdata wasiat dapat jika sudah berbentuk akta. Akibat Hukum wasiat tanpa akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum. Proses penghambat dalam wasiat menurut KHI yang dilakukan secara lisan atau dibawah tangan adalah kurang kuatnya dalam pembuktian. Dikarenakan tidak didaftarkan kepada Notaris yang menguatkan hal tersebut adalah hanya saksi, begitu juga wasiat Menurut KUH Perdata banyak yang tidak mengetahui keberadaan wasiat oleh yang menerima wasiat.

 


Keywords


Wasiat, KHI dan KUH Perdata, Akta

Full Text:

PDF

References


Abdul Aziz Dahlan. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Cet. 6. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve.

Abdul Ghofur Anshori. 2002. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Ekonisia.

Abdul Manan. 2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana

Abdurrahman Al-Jaziri. 1994. Al-Fiqhu Ala Mazahibi Arba’ah. Terjemahan oleh H. Moh. Zukri. Jilid 4. Semarang: Asy Syifa,

Abual ‘Ain Badran. Ahkam al-Waṣayawa al-Hibah (Iskandariyah: Mu’assasah Shabbab al-Jāmiah, t.t: 130). Dalam Saiful Ibad dan Rasito dalam Respon

KIAI Pesantren Terhadap Materi KHI di Indonesia (Studi Kasus di Kota Jambi).

Ahmad Rofiq. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Zahari, dan Kawan Kawan. 2010. Kumpulan Peraturan Perkawinan Bagi Masyarakat Islam Di Indonesia. Pontianak: Untan Press.

Alimuddin 2011. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama. Makassar: Alauddin University Press.

Arpin. Kedudukan Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata (Study Komparatif). Dalam Akmen Jurnal Ilmiah Vol 12 No 3 (2015)

Aunur Rahim Faqih. 2016. Mawaris Hukum Waris Islam. Yogyakarta: UII Pres .

Bambang Sunggono. 2005. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Burhan Ashshofa. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II. Cet. IV. Jakarta: Balai Pustaka

Djaja S. Meliala.2008. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Nuansa Aulia.

Djaja S. Meliala. 2008. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung: Nuansa Aulia.

Edi Gunawan. Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 1, Desember 2015: 281 305.

Eman Suparman . 2018. Hukum Waris Indonesi.Bandung: PT Refika Aditama.

Ediwarman. 2014. Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi). Medan.

Firman Syah Uamaaya. Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 Kuhperdata. dalam Lex Privatum Vol. VI/No. 8/Okt/2018

Herlien Soerojo. 2003. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arloka.

H. F. A. Vollmar. 1996. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I. Jakarta: Raja Grafindo.

H. Moh. Rifa’i. 1978. Hukum Fiqih Islam Lengkap. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Idris Ramulyo. 2004. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan, Jakarta: Sinar Grafika,

I Made Pasek Diantha. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.

Lexy J. Moleong. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Maman Suparman. 2015. Hukum Waris Perdata. Jakarta: Sinar Grarfika.

Maman Abd Djaliel. 1999. FIQIH MAWARIS. Bandung : CV Pustaka setia.

Mardani. 2014. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Romli Atmasasmita. 2006. Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN




DOI: https://doi.org/10.53695/js.v1i2.107

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.