Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Study: Putusan No.125/PidSus-TPK/2017/PN.MDN)

Sugianto Sugianto

Abstract


Whereas the regulation regarding corruption as regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 regarding the eradication of criminal acts of corruption cannot yet be said to be maximal and needs a lot of improvement, especially in terms of law enforcement. Whereas from the case analysis of the decision No. 125/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN, basically the prosecutor's demands are very precise and the evidence is in accordance with the elements of the Corruption Eradication Law, but the judge in passing the verdict was impressed. less support from efforts to save and restore State finances. Whereas obstacles in the handling of corruption cases must exist and become obstacles in law enforcement, including the overlap between one article and another in the corruption law and the inconsistency between regulations in handling corruption cases.

Keywords


corruption; village funds budget; law education

Full Text:

PDF

References


Hamzah, Andi. 2004. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

Hamzah, Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hamzah, Andi. 2005. Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara. Jakarta: Sinar Grafika

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi

Mertokusumo, Sudikno. 2011. Teori Hukum. Yogyakarta: Universitas Atmajaya

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Badan. Semarang: Penerbit UNDIP

Muladi & Barda Nawawi, Arif. 1992. Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang APBN dan APBD

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Putusan No.125/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penelitian Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI 2006

BPKP. 1998. Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional , Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP. Jakarta

Hafidz, Jawade. 2011. Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara. Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

Harian Kompas, 12 Juni 2019, Informasi Media, Pengertian defenisi Analisis, diakses dari http://mediainformasi.com/2020/04/pengertian–defenisi-analisis-html, pada Tanggal 6 Februari 2020, Pukul 21.31 WIB

Laporan KPK Tahun 2017 mengenai Kajian UU Desa Tahun 2014 atas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015

Laporan ICW atas Dugaan Korupsi Dana Desa rentang Tahun 2010-2015.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KEADILAN_SOSIAL.pdf




DOI: https://doi.org/10.53695/js.v1i2.81

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.